Satu Tahun Kepemimpinan Walikota Bandar Lampung, WALHI : Klaim Pemkot Bandar Lampung Kurangi Banjir Meragukan

Bandar Lampung, Mediapromoter.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) – Eksekutif Daerah WALHI Lampung menyoroti klaim Pemerintah Kota Bandar Lampung berhasil kurangi banjir dalam satu tahun kepemimpin Walikota Bandar Lampung sebagaimana diungkapkan oleh Eva Dwiana saat menggelar dialog bersama awak media dalam rangka satu tahun kepemimpinan bersama Dedy Amarullah sebagai Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Golden Dragon Club, Selasa (1/3/2022).

Dalam beberapa media disampaikan wacana keberhasilan pemerintah kota bandar lampung dalam satu tahun menjabat yaitu, “Kita juga ada program unggulan yakni gerebek sungai ke semua sungai. Alhamdulillah banjir sudah berkurang, tapi kalau genangan air di jalan itu cuma numpang lewat itu sudah biasa. Insyaallah dengan drainase yang kita bikin tidak ada genangan lagi,” jelasnya.

Sementara untuk banjir di Rajabasa, pihaknya mengaku segera memanggil pengusaha Living Plaza Lampung untuk mencari solusi dalam mengatasi banjir. “Selain tidak ada resapan, gorong-gorong sempit juga menjadi alasan banjir di Rajabasa. Padahal kita sudah melakukan pengerukan sedimen dan memberikan jaring besi agar tidak ada penyumbatan sampah,” ujarnya.

Kalau untuk membuat kanal banjir, Bunda Eva sapaan akrab Eva Dwiana mengaku tidak memiliki lahan luas untuk membuat kanal tersebut. Bandar Lampung sendiri sudah padat penduduk.

Irfan Tri Musri (Direktur) menyampaikan bahwa pernyataan dari walikota Bandar Lampung tersebut perlu dipertanyakan kebenarannya karena di Kota Bandar Lampung masih banyak lokasi rawan banjir, bahkan beberapa hari lalu beberapa titik Kota Bandar Lampung mengalami banjir akibat hujan deras seperti di beberapa kecamatan yaitu Telukbetung Selatan, Telukbetung Timur, Kedamaian, Rajabasa, Sukarame, Sukabumi, Panjang, dan Bumiwaras terdapat belasan titik banjir. Tentunya pemerintah bisa menyampaikan klaim berhasil kurangi banjir dengan data dan upaya yang sudah dilakukan dan juga dengan perbandingan berapa kali dan di berapa titik banjir di tahun 2020 dan tahun 2021.

Baca Juga :  Pegawai Pemkot Jakarta Pusat Jadi Korban Tabrak Lari di Kemayoran

Kemudian soal banjir di Rajabasa dengan adanya pembangunan Living Plaza baru mau diajak bicara mengenai solusi banjir, bukankah hilangnya daerah resapan air karena adanya penimbunan aktivitas pembangunan Living Plaza tersebut. Akibat Pemerintah Kota Bandar Lampung yang sembarangan menerbitkan izin, lantas bagaimana bisa izin pembangunan diterbitkan jika dalam amdalnya tidak ada solusi atas dampak yang akan ditimbulkan. Seharunya pemerintah Kota Bandar Lampung lebih selektif dalam menerbitkan izin – izin pembangunan yang berdampak terhadap kerusahan lingkungan dan terjadinya bencana dikota Bandar Lampung. Serta meninjau Kembali rencana pembangunan Living Plaza dan bisa mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan awal sebagai daerah resapan air.

Selain itu bagaimana upaya pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung, Kondisi Ekologis Kota Bandar Lampung sudah sangat Memprihatinkan. Lebih dari 80% Bukit di Kota Bandar Lampung sudah mengalami alih fungsi, RTH Kota Bandar Lampung yang menurut Pemerintah Kota Bandar Lampung tersisa 11,08%, Sungai-Sungai di Kota Bandar Lampung sudah tercemar dan mengalami penyempitan & pendangkalan, kondisi wilayah pesisir kota Bandar lampung yang sudah rusak & menjadi tempat tumpukan sampah serta tidak maksimalnya pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan Kota Bandar Lampung selalu mengalami bencana ekologis banjir, Predikat Kota Terkotor dan Kota Minim RTH.

Selain hal tersebut, belum lagi saat ini masyarakat kota bandar lampung dihadapkan pada revisi Perda RTRW Kota Bandar Lampung yang mana permasalahan dalam proses penyusunannya antara lain ialah terkait klausul total luas kawasan lindung saat ini hanya 22,69 persen dari total luas daerah ini yang seharusnya 30 persen. kemudian pada Ranperda RTRW Kota Bandar Lampung dalam pasal 22 huruf (b) yaitu kawasan hutan lindung batu srampog Register 17 di Kecamatan Panjang direncakanan ditetapkan sebagai kawasan perumahan. Hal ini merupakan sebuah kemunduran, alih-alih menambah luasan RTH yang saat ini diklaim 11,08 persen yang seharusnya RTH berada di angka 20 persen.

Baca Juga :  Hj. Dewi Handajani Hadiri Pengajian Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW Tahun 1443 H

Di bagian bukit-bukit Kota Bandar Lampung juga sampai dengan hari ini tidak ada upaya dalam penyelamatan wilayah bukit Kota Bandar Lampung dari aktivitas tambang dan alih fungsi yang semakin mengancam hilangnya bukit dan juga mengancam keselamatan rakyat di kota bandar lampung. Hal ini dapat terlihat pada Penambangan batu di Bukit Sukamenanti di Kelurahan Sukamenanti Baru, Kecamatan Kedaton, Bandarlampung masih berlangsung hingga saat ini. Di lokasi penambangan yany diduga ilegal itu, tampak dua ekskavator dan dua truk engkel dipakai untuk memperlancar penambangan. penambangan bukit memang izinnya sekarang harus ke pusat tapi pemerintah kota bandar lampung tidak bisa lepas tangan begitu saja dengan phenomena ini. Pemprov dan Pemkot harusnya ikut mengawasi dan jika berdampak buruk bagi masyarakat harus ditutup, apa lagi tidak punya izin. Jangan juga status kepemilikan lahan dijadikan alasan Pemkot tidak bisa menindak, ini tidak benar. (rd/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.