Jakarta, Mediapromoter.id – Pemerintah optimis perekonomian Indonesia akan tetap berdaya tahan di tengah berbagai risiko global yang ada. Kinerja ekonomi Indonesia mampu tumbuh solid sebesar 5,3% (yoy) pada tahun 2022, dan merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
Tahun 2023 diperkirakan Indonesia akan kembali menghadapi tahun yang berat. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4% pada 2022 menjadi 2,9% pada 2023. Sementara itu, inflasi dunia pada 2023 diperkirakan mulai menurun (6,6%), meski belum kembali ke level sebelum pandemi (1%- 2%).
Dalam Rapat Kerja Teknis Fungsi Reserse Kriminal Polri 2023, Selasa (14/02), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual mengatakan, melihat tantangan dan arah kebijakan yang disiapkan, ekonomi 2023 target pertumbuhan optimistis tumbuh 5,3% dan terus meningkat di tahun 2024 sebesar 5,4%.
“Dan ini implementasi transformasi ekonomi, termasuk Perpu Cipta Kerja, hilirisasi sumber daya alam, devisa hasil ekspor, dan kita juga mengalami bonus demografi dan kelanjutan Proyek Strategis Nasional termasuk Ibu Kota Nusantara ( IKN) dan Kawasan Ekonomi Khusus,” kata Menko Airlangga.
Dalam memitigasi transmisi kenaikan harga komoditas global, Pemerintah melakukan berbagai upaya ekstra pengendalian inflasi melalui forum TPIP/TPID, termasuk Polri. “Dalam pengendalian inflasi nasional, kami melihat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, terutama peran penting Polri dalam menjaga harga yang terjangkau, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif,” ujar Menko Airlangga.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah telah menyiapkan anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) tahun 2023 sebesar Rp476 triliun. Arah kebijakan Perlinsos difokuskan pada perbaikan data dan menyasar program Perlinsos melalui Pendaftaran Sosial Ekonomi (Regsosek), penguatan pengentasan kemiskinan, pengentasan kemiskinan ekstrim, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah terus melanjutkan program bansosnya, diantaranya dalam 3 bulan ke depan pemerintah akan menyalurkan 10 liter beras kepada 21,6 juta jiwa melalui Perum Bulog, dan juga bantuan lanjutan berupa daging ayam dan telur yang akan diumumkan dalam 3 bulan ke depan, dan ini lewat ID Food,” kata Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa dalam mengentaskan kemiskinan, berbagai program Pemerintah tetap berjalan, seperti Program Keluarga Harapan, program bantuan sembako, Kartu Prakerja, program Indonesia Pintar, bantuan iuran PBI JKN, dan subsidi listrik.
Terkait keberlanjutan reformasi struktural, Pemerintah terus mendorong salah satunya dengan mengimplementasikan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penghiliran Sumber Daya Alam (SDA) juga akan dilanjutkan dengan melarang ekspor bijih mineral lainnya, terutama bijih timah, tembaga, dan bauksit.
Kemudian, Pemerintah menyiapkan perubahan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) berupa revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019. Untuk meningkatkan Kapasitas SDM, salah satunya melalui Program Kartu Prakerja, pada tahun 2023, Pemerintah siap menjalankan skema normal yang lebih fokus pada peningkatan keterampilan, baik pelatihan luring, daring, maupun campuran.
Terkait keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa dukungan dari berbagai pihak, termasuk Polri, diperlukan untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif bagi rangkaian kegiatan Keketuaan ASEAN 2023 Indonesia.
“Terkait tahapan pemilu, tahun 2024 kontribusinya 0,6 hingga 1,3% terhadap PDB. Dan tentunya kita berharap tahapan pemilu yang aman akan meningkatkan kepercayaan investor. Karena ini membuktikan stabilitas politik tetap terjaga, dan berbagai faktor kunci mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.