Lampung Selatan, Mediapromoter.id- Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menerima audiensi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan ( Dirjen PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di ruang Vidcon Rumah Dinas Bupati setempat, Kamis ( 26/10/2023).
Audiensi tersebut dalam rangka untuk berkordinasi dan mensosialisasikan
Peraturan Presiden No 28 tahun 2023 tentang perencanaan terpadu percepatan pengelolaan perhutanan sosial.
Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Dirjen PSKL Catur Endah Prasetiani S.Hut.M.S.E,M.Sc menyampaikan, perencanaan terpadu yang dimaksud adalah perencanaan yang disusun dalam rangka mendukung percepatan pengelolaan perhutanan sosial secara terintegrasi dan komprehensif antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan pihak terkait.
“Program ini merupakan pengelolaan hutan lestari yang tujuannya memberikan kesempatan masyarakat untuk mengelola hutan sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahterannya,”jelasnya.
Lebih lanjut, Catur Endah menerangkan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial adalah pemberian akses legal oleh kelompok masyarakat untuk kegiatan pengelolaan hutan desa yang disesuaikan dengan klaster wilayah sesuai fungsinya.
“Pengelolaan perhutani sosial disesuaikan dengan klaster komunitas wilayahnya misalnya dengan dikelola pada sektor ekowisata, hutan konservasi, hutan lindung untuk fungsi pariwisatanya,”jelasnya lagi.
